BENGKULU, LINTASSRIWIJAYA.COM – Bupati Lebong, H. Azhari SH, MH, memberi sinyal akan segera melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong apabila terdapat pejabat yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas.
Diketahui, sejumlah jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi tersebut membuka kemungkinan dilakukannya rotasi maupun mutasi untuk mengisi jabatan yang masih kosong secara definitif.
Saat ini, tercatat masih terdapat 11 jabatan kepala OPD yang belum memiliki pejabat definitif. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diselesaikan agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Bupati Azhari mengisyaratkan, penataan birokrasi melalui mutasi dan rotasi merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi sekaligus memastikan setiap OPD dipimpin pejabat yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pemerintahan.
"Nanti akan kita lakukan penataan, termasuk mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong agar pelaksanaan program pemerintah berjalan maksimal, khusunya para pejabat apabila kinerja buruk maka akan dievaluasi," kata Azhari.
Sebanyak 11 jabatan kepala OPD yang hingga saat ini masih kosong secara definitif meliputi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).
Selain itu, jabatan kepala Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) juga masih dipimpin oleh pejabat berstatus Plt.
Kekosongan sejumlah jabatan strategis tersebut menjadi perhatian karena OPD memiliki peran penting dalam merealisasikan berbagai program prioritas daerah. Dengan masih dipimpin oleh Plt, sejumlah kebijakan strategis dinilai memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan dibandingkan pejabat definitif.
"Adanya rencana mutasi dan rotasi ini juga sejalan dengan komitmen kita dalam melakukan penyegaran birokrasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik," bebernya.
Penempatan pejabat nantinya diharapkan dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi.
"Proses penataan birokrasi ini diperkirakan akan menjadi salah satu agenda penting Pemerintah Kabupaten Lebong dalam waktu dekat," pungkasnya. *
#Lebong #BupatiLebong #Azhari #PemkabLebong #MutasiPejabat #RotasiPejabat #OPDLebong #Birokrasi #Pemerintahan #BeritaLebong #Bengkulu #LintasSriwijaya
