Sebelumnya, Polres Lubuklinggau menggelar razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam pada Minggu (8/11/2026) dini hari. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 44 orang yang diketahui mengonsumsi narkoba.
Namun, lantaran tidak ditemukan barang bukti narkoba dari tangan mereka, puluhan orang tersebut kemudian diserahkan kepada BNN Kota Lubuklinggau untuk menjalani asesmen dan proses rehabilitasi.
Seiring berjalannya proses rehabilitasi, muncul informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya pungutan liar terhadap para pengguna narkoba tersebut.
Menanggapi informasi itu, Polres Lubuklinggau bersama BNN Kota Lubuklinggau dan sejumlah yayasan rehabilitasi swasta, yakni Rumah Asa Silampari, Cahaya Putra Selatan, serta Karunia Insani, memberikan klarifikasi.
Kapolres Lubuklinggau AKBP Catur Erwin Setiawan mengatakan, biaya yang dibayarkan oleh para pengguna narkoba bukan merupakan pungutan dari kepolisian maupun BNN. Biaya tersebut merupakan tarif pengobatan dan rehabilitasi yang diberlakukan oleh masing-masing yayasan swasta.
Catur menjelaskan, pihak kepolisian maupun BNN tidak terlibat dalam penentuan tarif pengobatan dan rehabilitasi. Penetapan biaya tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing yayasan.
"Untuk masalah pungli itu tidak ada. Dari pihak BNN juga asesmen itu gratis, dari pihak kepolisian juga gratis. Yang ada hanya tentang pengobatan dan rehabilitasi di yayasan tersebut," katanya, Senin (16/11/2026).
Sementara itu, perwakilan yayasan, Denny Andrea, mengatakan bahwa seluruh lembaga tersebut merupakan yayasan rehabilitasi swasta yang menerapkan tarif untuk layanan pengobatan dan terapi.
Menurutnya, tarif tersebut telah didaftarkan secara resmi setiap tahun kepada BNN Provinsi maupun BNN kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
"Kami dari pihak yayasan rehabilitasi swasta. Jadi, yang beredar itu memang di tempat kami karena pengobatan dan terapi itu swasta. Kami juga mempunyai tarif biaya yang secara resmi kami daftarkan setiap tahunnya ke BNN Provinsi maupun kabupaten yang ada di Sumatera Selatan," jelasnya.
Catur kembali menegaskan bahwa biaya yang dibayarkan kepada yayasan merupakan biaya pengobatan dan rehabilitasi, bukan pungutan dari aparat kepolisian maupun BNN.
Menurutnya, layanan tersebut serupa dengan pengobatan di rumah sakit. Sebab, yayasan yang digunakan merupakan lembaga swasta sehingga biaya rehabilitasi tidak ditanggung oleh pemerintah.
"Jadi semua itu ada harganya karena itu untuk pengobatan, seperti orang sakit yang diobati di rumah sakit. Karena ini swasta dan bukan milik pemerintah, jadi tidak ditanggung oleh pemerintah," bebernya.
Dia menegaskan, pihak kepolisian bersama BNN tetap berkomitmen memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
"Intinya kita perang melawan narkoba," tuturnya. *
