Notification

×

Iklan

Advertisement

Tag Terpopuler

Klaim Punya Bukti Transfer, Pengacara Dua Tersangka Korupsi DLH Desak Kejaksaan Usut Penerima Dana

Rabu, 18 November 2026 | November 18, 2026 WIB Last Updated 2026-11-19T06:58:11Z



Bahkan, kuasa hukum mengklaim telah menyerahkan sejumlah bukti aliran dana, termasuk bukti transfer yang diduga mengarah kepada beberapa pihak.

Kuasa hukum tersangka DNF dan HP, Nurmala, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau. Namun, ia mengingatkan agar asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan terhadap para tersangka.

"Kami menghormati proses hukum yang berlaku di Lubuklinggau ini. Tapi kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Jadi jangan dulu dibilang koruptor, koruptor itu bila sudah ada vonis pengadilan yang bersifat tetap, ini baru disangka," katanya, Rabu (18/11/2026).

Nurmala mengapresiasi langkah Kejari Lubuklinggau dalam menangani perkara tersebut. Meski demikian, ia berharap proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, tidak tebang pilih, dan tidak diskriminatif.

Menurutnya, kedua kliennya hanya berstatus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menjalankan perintah atasan. Ia juga mengklaim telah menyerahkan sejumlah bukti terkait dugaan aliran dana kepada penyidik kejaksaan.

"Klien kami ini hanya PPTK yang menjalankan perintah atasan. Aliran dana sudah kami sampaikan, ada bukti transfer dan ada bukti yang diserahkan langsung. Itu semua sudah diserahkan secara lengkap di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau," ujarnya.

Lebih lanjut, Nurmala meminta penyidik turut memeriksa pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut. Termasuk pihak yang disebut menandatangani perintah pembayaran dan surat pertanggungjawaban mutlak.

"Ada beberapa nama (yang menerima aliran dana) dan saya ada datanya. Bahkan ada rekening penampungnya juga yang digunakan oleh oknum kepala dinas untuk menampung uang yang diterima dari permintaan klien kami dari uang BBM Ini. Ada dua rekeningnya," ungkapnya.

Nurmala juga menyebut terdapat rekening pribadi kepala dinas pada periode berikutnya yang menurutnya perlu ditelusuri oleh penyidik.

Ia menegaskan, pihak yang diduga memiliki tanggung jawab dalam proses pembayaran maupun menerima aliran dana juga harus dimintai keterangan agar penanganan perkara berjalan menyeluruh.

"Kalau ini dianggap korupsi dan ingin menegakkan hukum sebagaimana mestinya, tolong pihak yang paling bertanggung jawab, yang menandatangani perintah membayar, surat tanggung jawab mutlak, dan menerima aliran dana dari klien kami juga diperiksa," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Nurmala mengatakan pihaknya berencana melayangkan surat kepada sejumlah lembaga penegak hukum agar dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut turut ditindaklanjuti.

"Yang bersangkutan itu belum tersentuh hukum. Maka dari itu, ke depannya saya akan berkirim surat ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Kejaksaan Agung RI, termasuk ke KPK," tuturnya.

Tiga Tersangka Ditahan, Kerugian Negara Rp1,5 Miliar

Diberitakan sebelumnya, Kejari Lubuklinggau menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan DLH Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2023-2024. Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit mencapai Rp1.502.125.868 atau sekitar Rp1,5 miliar.

Ketiga tersangka masing-masing DNF selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH periode Januari 2023 hingga Juli 2024, HP selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH periode Juli hingga Desember 2024, serta CAN selaku Manager SPBU 24.316.135 Lubuklinggau.

Dalam perkara ini, DLH Kota Lubuklinggau melalui Bidang Persampahan dan RTH mengelola anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas kendaraan persampahan serta pemeliharaan kendaraan persampahan selama periode 2023-2024.

Total anggaran untuk kedua kegiatan tersebut mencapai Rp7.590.202.150.

Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran BBM dan pelumas. Di antaranya penggunaan anggaran BBM untuk alat berat yang rusak dan tidak beroperasi, kelebihan kupon BBM, hingga dugaan penggunaan tanda tangan palsu.

Penyidik juga menemukan adanya kupon BBM yang dialihkan kepada pihak lain. Sementara itu, dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan persampahan, ditemukan dugaan pemberian uang cashback dari biaya pemeliharaan kendaraan.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1.502.125.868. *
×
Berita Terbaru Update