PAGAR ALAM, LINTASSRIWIJAYA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam, Sumatera Selatan, mengusulkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pagar Alam, Hj. Bertha, dalam Rapat Paripurna XII Sidang ke-I DPRD Kota Pagar Alam yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembahasan Propemperda Kota Pagar Alam Tahun 2027 sekaligus penyampaian pidato pengantar Wali Kota Pagar Alam terkait program pembentukan peraturan daerah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wawako Hj. Bertha menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang telah terjalin bersama Pemkot Pagar Alam.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota dewan beserta Bapemperda, yang telah melakukan pembahasan bersama dengan perangkat daerah dan Panitia Khusus, mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang diajukan Pemkot Pagar Alam,” jelas Wawako Hj. Bertha
Bertha menjelaskan, dari tujuh Raperda yang diusulkan untuk tahun 2027, terdiri dari empat Raperda prioritas dan tiga Raperda kumulatif terbuka.
Adapun tiga Raperda kumulatif terbuka meliputi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2028, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2026, serta Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2027.
Sementara itu, empat Raperda prioritas yang diusulkan meliputi:
Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pagar Alam.
Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam.
Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2028.
Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Pagar Alam pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel.
Menutup pidato pengantarnya, Wawako Hj. Bertha berharap seluruh Raperda yang telah diusulkan dapat dibahas secara bersama antara Pemkot Pagar Alam, DPRD, dan Panitia Khusus hingga tuntas.
“Kami berharap 7 Raperda sebagaimana yang dimaksud, dapat dilakukan pembahasan antara Pemkot Pagar Alam dengan DPRD dan Panitia Khusus, untuk kemudian dapat ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Pagar Alam Tahun 2027,” tukasnya.
Dengan adanya usulan tersebut, Pemkot Pagar Alam berharap proses pembentukan peraturan daerah untuk tahun 2027 dapat berjalan sesuai mekanisme dan menghasilkan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. *
