BANYUASIN, LINTASSRIWIJAYA.COM – Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, akan melakukan verifikasi dan kajian teknis terhadap abrasi bantaran Sungai Musi di Desa Rantau Harapan, Kecamatan Rantau Bayur.
Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Rabu, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti persoalan abrasi sekaligus pengaduan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) terkait dugaan dampak lingkungan dari aktivitas tongkang batubara di Sungai Musi.
Menurut Erwin, verifikasi lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi aktual bantaran Sungai Musi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi.
"Hal ini penting untuk memastikan kondisi aktual bantaran Sungai Musi serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi," katanya.
Ia mengatakan hasil verifikasi dan kajian teknis tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan maupun menyusun rekomendasi kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Persoalan abrasi dan pengaduan terkait dugaan dampak lingkungan, kata dia, perlu ditangani berdasarkan data serta hasil kajian di lapangan.
"Setiap dugaan dampak lingkungan harus ditangani berdasarkan data, hasil verifikasi dan kajian teknis, sehingga langkah yang diambil tepat sasaran dan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak," ujarnya.
Pemkab Banyuasin juga akan melakukan koordinasi lintas instansi dengan perangkat daerah serta instansi yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan sungai, lingkungan hidup, perhubungan, serta aktivitas transportasi sungai.
Selain persoalan abrasi, Pemkab Banyuasin akan mendorong pemantauan terhadap aktivitas lalu lintas tongkang batubara di Sungai Musi, terutama dari aspek keselamatan pelayaran, kondisi lingkungan, serta dampaknya terhadap masyarakat yang bermukim maupun beraktivitas di sepanjang sungai.
Erwin mengajak seluruh pihak untuk menjaga komunikasi dan mengedepankan penyelesaian secara dialogis agar persoalan tersebut dapat ditangani secara objektif dan terukur.
"Kami akan terus melakukan koordinasi dan monitoring terhadap tindak lanjut hasil mediasi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan dan memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat," kata dia. *
