Di tengah pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang cukup signifikan pada tahun anggaran 2026, dukungan pendanaan untuk gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dipastikan tetap aman.
Pemerintah Kota Lubuklinggau memastikan pengetatan anggaran tidak mengganggu program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Wali Kota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat, menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan PKK tetap berjalan, terutama untuk program yang beririsan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pengurangan TKD tidak akan mengurangi perhatian pemerintah terhadap program-program PKK, terutama yang beririsan langsung dengan Standar Pelayanan Minimal di berbagai OPD. Seperti sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, sosial, hingga trantibum yang akan dianggarkan secara berkelanjutan,” tegas Rachmat Hidayat pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Lubuklinggau, Rabu, 7 Oktober 2026.
Meski dukungan anggaran tetap diberikan, pemerintah daerah juga mendorong adanya perubahan pola kerja di internal PKK. Kader PKK di tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga dasawisma diminta mengurangi kegiatan yang hanya bersifat seremonial dan lebih mengutamakan program yang memberikan dampak nyata serta terukur bagi masyarakat.
Ketua TP PKK Kota Lubuklinggau, Risca Priba Ayu, mengatakan keluarga merupakan benteng utama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi di daerah. Karena itu, intervensi yang dilakukan hingga tingkat masyarakat harus diarahkan pada aksi nyata dan pemberdayaan keluarga.
“Masyarakat dapat membangun lingkungan yang jauh lebih sehat, akses pendidikan yang lebih baik, pemberdayaan ekonomi yang mandiri, serta struktur sosial yang semakin kokoh dari waktu ke waktu dengan penguatan keluarga,” ujar Risca.
Risca menambahkan, kader PKK Lubuklinggau berkomitmen mengawal visi Asta Cita dengan mengambil peran aktif dalam menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas dan mandiri.
Sinergi antara pelaksanaan program oleh kader PKK di lapangan dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Lubuklinggau diharapkan mampu menjaga efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, program pemberdayaan keluarga tetap berjalan meski pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan efisiensi anggaran. *
