EMPAT LAWANG, LINTASSRIWIJAYA.COM - Di balik pembangunan kompleks Sekolah Rakyat (SR) di kawasan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pertanian Terpadu (P4T) Kabupaten Empat Lawang, muncul persoalan yang menjadi sorotan.
Sejumlah pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan tersebut mengeluhkan pembayaran upah. Keluhan itu bahkan mencuat saat rombongan Bupati Empat Lawang meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat, Rabu (2/9/2026).
Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut rapat bersama Dinas Sosial dan pihak Sekolah Rakyat menjelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) yang dijadwalkan berlangsung pada 7 September 2026.
Saat rombongan bupati tiba di lokasi, sejumlah pekerja berteriak meminta perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi mereka. Namun, para pekerja tersebut tidak sempat menyampaikan seluruh keluhan karena langsung dibubarkan.
Peristiwa itu kemudian menarik perhatian wartawan yang berada di lokasi untuk meliput agenda peninjauan. Dari keterangan yang disampaikan sejumlah pekerja, persoalan yang mereka soroti berkaitan dengan pembayaran upah.
Dalam wawancara setelah kegiatan, wartawan kemudian mengonfirmasi persoalan tersebut kepada pihak pelaksana proyek.
Pangeran Sitompul, yang mengaku sebagai tim pembantuan untuk koordinator lapangan Ciput Mardianto, mengatakan pembayaran pekerja pada prinsipnya telah diselesaikan.
“Memang sebenarnya kita sudah selesaikan,” kata Pangeran saat dikonfirmasi wartawan.
Ketika ditanya mengenai informasi adanya pekerja yang disebut belum menerima upah hingga enam bulan, Pangeran membantah informasi tersebut.
“Oh, mungkin itu hanya info seleweran saja,” ujarnya.
Namun, ketika wartawan kembali menanyakan keluhan pekerja yang mengaku belum menerima pembayaran selama sekitar empat minggu, Pangeran kembali menyatakan bahwa pembayaran dilakukan secara rutin.
“Iya, Pak. Jadi memang kita rutin bayar,” katanya.
Menurut Pangeran, mekanisme pembayaran upah pekerja disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing mandor. Ada pekerja yang dibayar setiap bulan dan ada pula yang menerima pembayaran setiap dua minggu.
Pihak pelaksana juga menyebut pembayaran dilakukan pada hari peninjauan tersebut. Meski demikian, keluhan sejumlah pekerja di lokasi menunjukkan masih adanya persoalan pembayaran yang perlu diklarifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan polemik.
Di sisi lain, pembangunan kompleks Sekolah Rakyat tersebut masih terus dikebut. Pihak pelaksana menyebut progres pembangunan telah mencapai sekitar 87 persen.
Ciput Mardianto, selaku koordinator di lokasi, mengatakan pihaknya menargetkan penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak yang berlangsung hingga September 2026.
“Kami berusaha untuk menyelesaikan sesuai dengan kontrak,” kata Ciput.
Sebelumnya, pembangunan ditargetkan dapat mencapai 100 persen pada akhir Agustus. Namun, target tersebut belum tercapai karena masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan.
Pangeran menyebut kendala tersebut antara lain berkaitan dengan akses dan ketersediaan air. Pihak pelaksana mengaku terus melakukan koordinasi dengan pemilik pekerjaan dan manajemen kontraktor untuk mempercepat penyelesaian proyek.
“Memang ada kendala-kendala teknis juga di proses pelaksanaannya,” ujarnya.
Dengan progres pembangunan yang disebut telah mencapai sekitar 87 persen, penyelesaian kompleks Sekolah Rakyat kini terus dikebut menjelang pelaksanaan MPLS. Sementara itu, persoalan keluhan pembayaran upah yang disampaikan sejumlah pekerja masih menjadi perhatian dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. *
#EmpatLawang #SekolahRakyat #PekerjaProyek #UpahPekerja #Pembangunan #P4TEmpatLawang #SumateraSelatan #BeritaEmpatLawang #LintasSriwijaya
