Kondisi keuangan daerah yang belum stabil menjadi salah satu pertimbangan utama. Terlebih, kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut diperkirakan mencapai Rp33 miliar.
Wali Kota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) serta kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah harus menentukan prioritas penggunaan anggaran, antara kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat atau pembangunan infrastruktur.
Padahal, selama ini Pemkot Lubuklinggau mengandalkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
"Tapi ternyata di tahun 2026 BKBK ditiadakan karena ada instruksi dari BPK harus menyelesaikan di SPH. Sementara anggaran kita sudah dipos ke kesejahteraan," katanya, Sabtu (7/11/2026).
Kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan Pemkot Lubuklinggau dalam menentukan kesanggupan untuk menjadi tuan rumah Porprov 2027.
Rachmat menjelaskan, meskipun nantinya pembiayaan kegiatan dilakukan melalui skema berbagi anggaran atau sharing bersama Pemprov Sumsel, Pemkot Lubuklinggau tetap harus menyiapkan dana sekitar Rp33 miliar.
"Masih kita kaji ulang. Karena meskipun dalam pelaksanaannya nanti kita sharing dana dengan Pemprov Sumsel, kita tetap harus menyiapkan anggaran lebih kurang Rp 33 miliar. Ini harus kita kaji lagi, efek dominonya berapa. Apakah sesuai dengan dana yang kita anggarkan," ungkapnya.
Dia menegaskan, keputusan untuk menjadi tuan rumah Porprov 2027 tidak bisa diambil secara terburu-buru. Terlebih, dengan kondisi keuangan saat ini, Pemkot Lubuklinggau belum memiliki keleluasaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Karena itu, kajian secara mendetail diperlukan untuk menghitung kemampuan keuangan daerah sekaligus mempertimbangkan dampak anggaran apabila Lubuklinggau tetap dipercaya menjadi tuan rumah. *
