Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengungkapkan, Gibran dan Presiden Prabowo menggelar pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikannya.
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjut Pras.
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN."
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran di parlemen. Polemik terkait keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya dalam pencalonan Pilpres 2024 kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan MA dan MK.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah mengajukan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Dalam putusannya, MA memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya juga menjadi perhatian MK. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
DPR kemudian merespons perkembangan putusan MA dan MK dengan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Dugaan pelanggaran tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya.
Sementara itu, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait polemik dokumen pendidikannya. Ia menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana (S1) di Singapura.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10). *
